Lokaljawa, Blora – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Blora menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam memperkuat kualitas demokrasi. Hal ini disampaikan Ketua Bawaslu Blora, Andyka Fuad Ibrahim, saat membuka kegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengawas Pemilu bersama Mitra Kerja di De Garden Tunjungan, Blora, Minggu (21/9/2025).
“Kami sangat mengharapkan masukan dari semua pihak agar kerja pengawasan semakin maksimal. Proses Pemilu dan Pilkada ke depan harus berjalan sesuai prinsip demokrasi, terlebih saat ini UU Pemilu telah masuk dalam Prolegnas,” ungkap Andyka.
Acara yang diikuti 50 peserta dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), organisasi mahasiswa, media lokal, serta mitra strategis lainnya ini bertujuan membangun sinergi pengawasan pemilu. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari program nasional yang difasilitasi Komisi II DPR RI.
Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Achmad Husain, menilai sinergi dan evaluasi bersama mitra kerja perlu terus dijaga. “Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024 memang berjalan baik, tetapi konsolidasi tetap penting agar kualitas demokrasi semakin meningkat,” jelasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI, Aziz Subekti, menekankan pentingnya kolaborasi erat antara Bawaslu dan pemerintah daerah. “Sekuat apa pun Bawaslu dan KPU, jika masyarakat belum siap, hasilnya tidak akan optimal. Kolaborasi dengan pemda harus lebih kuat karena otonomi nyata berada di tingkat kabupaten dan kota,” ujarnya.
Aziz juga menyoroti peran komunikasi publik di era digital. Menurutnya, informasi benar harus sampai lebih cepat dibanding berita bohong. “Jangan menunggu klarifikasi. Kebenaran harus lebih dahulu disampaikan agar masyarakat tidak terjebak hoaks,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, akademisi Universitas Gadjah Mada, Diasma Sandi Swandaru, mendorong agar kewenangan Bawaslu diperkuat dalam penanganan pelanggaran. “Saat ini Bawaslu hanya bisa memberi rekomendasi. Ke depan, sebaiknya kewenangannya diperluas agar dapat mengambil tindakan langsung,” jelasnya.
Dari sisi teknis penyelenggaraan, Anggota KPU Jawa Tengah, Mey Nurlela, mengakui adanya tantangan pada Pemilu 2024, khususnya terkait penggunaan aplikasi digital yang dinilai cukup rumit. Meski demikian, ia tetap mengapresiasi kerja sama Bawaslu. “Kami imbau masyarakat menggunakan hak pilih dengan baik karena itu bagian penting dalam proses demokrasi,” tutup Mey.
sumber: Infopublik.id
