LokalJawa – Gunungkidul
Kasus dugaan penyelewengan bantuan jambanisasi mencuat di Kalurahan Songbanyu, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul. Seorang oknum dukuh berinisial IDN menjadi sorotan warga setelah bantuan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat kurang mampu diduga disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
Berdasarkan informasi yang berkembang di masyarakat dan ramai diperbincangkan di media sosial, bantuan jambanisasi dengan nilai sekitar Rp7,5 juta tersebut tidak disalurkan sesuai peruntukannya. Sejumlah warga mengaku telah menyampaikan laporan kepada pihak kalurahan dalam beberapa hari terakhir. Bahkan, menurut keterangan sumber warga, oknum dukuh yang bersangkutan disebut telah mengakui penggunaan dana bantuan tersebut untuk kepentingan pribadi.
Menindaklanjuti mencuatnya persoalan tersebut, oknum dukuh dikabarkan menyatakan kesediaannya untuk mengganti dana bantuan jambanisasi. Namun hingga saat ini, janji tersebut dinilai belum direalisasikan, sementara warga yang sejak awal tercatat sebagai penerima manfaat belum juga memperoleh bantuan sebagaimana mestinya.
Situasi semakin memicu kekecewaan warga setelah diketahui adanya perubahan daftar penerima bantuan. Alih-alih mengembalikan bantuan kepada nama-nama yang tercantum dalam data awal, bantuan jambanisasi justru dialihkan melalui mekanisme musyawarah baru. Perubahan tersebut dinilai warga tidak transparan dan menimbulkan dugaan pengaburan tanggung jawab.
Upaya konfirmasi telah dilakukan awak media kepada Lurah Songbanyu sebelum berita ini diterbitkan. Namun, lurah yang bersangkutan memilih tidak memberikan penjelasan secara rinci. Sementara itu, salah satu pamong kalurahan yang dihubungi mengaku belum mengetahui persoalan tersebut dan berjanji akan menyampaikannya kepada lurah.
Selain dugaan penyalahgunaan dana, warga juga mempertanyakan kualitas material jambanisasi yang dinilai tidak sesuai dengan standar bantuan bagi masyarakat kurang mampu.
Upaya konfirmasi lanjutan melalui pesan WhatsApp kepada lurah hanya berstatus terbaca tanpa adanya tanggapan, sehingga memperkuat persepsi adanya pembiaran terhadap masalah yang terjadi.
“Persoalan ini bukan hanya soal nilai bantuan, tetapi menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap aparatur,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan. Ia menilai dugaan tindakan oknum dukuh tersebut telah mencederai amanah publik, meski di sisi lain warga merasa serba salah untuk bersuara karena khawatir memicu konflik sosial.
Di tengah masyarakat juga berkembang informasi mengenai dugaan persoalan lain yang sebelumnya pernah melibatkan oknum dukuh tersebut. Pola penyelesaian yang dinilai berulang tanpa kejelasan sanksi dan transparansi membuat warga semakin mempertanyakan komitmen pemerintah kalurahan dalam menegakkan prinsip akuntabilitas.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah kalurahan terkait langkah penyelesaian, audit bantuan jambanisasi, maupun sanksi atas dugaan penyelewengan tersebut. Warga berharap adanya sikap tegas dari pihak berwenang agar persoalan tidak berlarut-larut dan kepercayaan publik dapat dipulihkan.
