LokalJawa – Yogyakarta, 24 April 2026
Kegiatan Conference dan Workshop UMKM Sawit Jogja yang digelar pada 23–24 April 2026 di Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta (AKPY-STIPER) menuai sorotan tajam dari peserta. Sejumlah pelaku UMKM sawit secara terbuka mempertanyakan transparansi panitia, menyusul munculnya berbagai persoalan selama pelaksanaan acara.
Pada hari pertama, kegiatan terlihat berjalan normal dengan kehadiran sekitar 250 peserta yang didominasi kalangan mahasiswa. Namun kondisi berbalik pada hari kedua, ketika peserta mulai mempertanyakan kejelasan fasilitas dan komitmen panitia.
Polemik mencuat setelah panitia secara sepihak mengumumkan tidak adanya penggantian biaya transportasi. Informasi tersebut memicu protes karena dinilai tidak pernah disampaikan secara terbuka sejak awal.
Sejumlah peserta UMKM sawit kemudian mengungkapkan keberatan secara terbuka, dengan poin-poin krusial sebagai berikut:
Pertama, dugaan minimnya transparansi anggaran.
Peserta menilai panitia tidak jujur sejak awal terkait fasilitas yang diberikan. Tidak adanya kejelasan soal transportasi dan rincian dukungan lainnya dianggap sebagai bentuk ketidakterbukaan yang merugikan peserta.
Kedua, indikasi ketidaksesuaian komposisi peserta.
Dominasi peserta dari kalangan mahasiswa memunculkan dugaan bahwa kegiatan ini tidak sepenuhnya berpihak pada pelaku UMKM sawit. Bahkan, muncul anggapan bahwa pelaku UMKM hanya dijadikan pelengkap untuk memenuhi formalitas kegiatan.
Ketiga, fasilitas dinilai tidak layak.
Minimnya sarana prasarana menjadi keluhan serius, termasuk tidak tersedianya lahan parkir bagi peserta UMKM. Kebijakan sistem drop in–drop out yang baru diketahui saat kegiatan berlangsung dinilai menambah beban biaya dan menyulitkan peserta.
Keempat, panitia dinilai tidak profesional dan cenderung pasif.
Alih-alih memberikan klarifikasi, panitia disebut tidak responsif dan membiarkan polemik berkembang di grup komunikasi peserta. Kondisi ini bahkan memicu perdebatan terbuka antara peserta UMKM dan mahasiswa.
Kelima, tuntutan pertanggungjawaban terbuka.
Peserta mendesak panitia segera menggelar forum terbuka atau teleconference guna memberikan penjelasan resmi atas seluruh persoalan yang terjadi.
Hingga saat ini, panitia penyelenggara belum menyampaikan klarifikasi maupun pernyataan resmi. Sikap diam tersebut justru memperkuat kekecewaan peserta dan memunculkan pertanyaan lebih besar terkait akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang mengusung nama UMKM.
