Lokaljawa, Marabahan – Bupati Barito Kuala Bahrul Ilmi menegaskan komitmennya mencegah potensi penyimpangan anggaran dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI secara virtual, Rabu (23/7/2025).
Bersama jajaran seperti Sekretaris Daerah Zulkipli Yadi Noor, Ketua DPRD Barito Kuala, serta para kepala perangkat daerah, Bupati mengikuti rakor dari Aula Selidah Marabahan.
“Ini bagian dari kewajiban kita sebagai pemerintah daerah untuk memastikan proses penganggaran berjalan sesuai aturan. Komitmen ini penting untuk mencegah potensi penyimpangan sejak dini,” ujar Bahrul Ilmi.
Rakor ini diselenggarakan oleh Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK secara serentak untuk seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Selatan, termasuk Gubernur, Bupati/Walikota, Ketua DPRD, dan jajaran pejabat strategis seperti Inspektur, Kepala Bappeda, dan Kepala BKAD.
Agenda ini merupakan tindak lanjut dari program MCSP (Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention) dan evaluasi penganggaran oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).
Sekda Barito Kuala, Zulkipli Yadi Noor, menekankan pentingnya arahan KPK sebagai pembinaan bagi tata kelola yang bersih.
“Inti kegiatan ini adalah pembinaan dari KPK agar daerah mampu menjalankan pencegahan korupsi secara sistematis, terutama di aspek perencanaan dan penganggaran,” jelasnya.
Dengan mengikuti rakor ini, Pemkab Barito Kuala menegaskan visi membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas, demi pelayanan publik yang lebih berkualitas dan bebas dari praktik korupsi.
Sumber: infopublik.id
