Pontianak — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) menggelar Seminar Akhir Kajian Analisis dan Pemetaan Tingkat Kerawanan Sebaran Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) karet. Kegiatan ini berlangsung pada Kamis (4/12/2025) di Ruang Ruminansia Disbunak Kalbar.
Sekretaris Disbunak Kalbar, Zulkifli, menekankan pentingnya pendekatan berbasis data untuk menghadapi ancaman OPT secara lebih efektif dan terukur. “Serangan OPT dapat menurunkan hasil panen secara signifikan dan meningkatkan biaya produksi, sehingga pengendalian harus dilakukan secara intensif,” ujarnya.
Data terbaru mencatat luas serangan OPT pada karet di Kalbar mencapai 11.980 hektar (Ha). Penyakit Gugur Daun Karet (GDK) yang disebabkan oleh Pestalotiopsis mendominasi dengan luas 8.627 Ha, sementara sisanya diserang berbagai hama dan penyakit seperti Jamur Akar Putih, Jamur Upas, Bidang Sadap, dan Rayap. Padahal, total areal perkebunan karet di provinsi ini mencapai 522.587,15 Ha berdasarkan Angka Tetap (ATAP) Statistik Perkebunan 2024.
Seminar ini merupakan puncak kajian yang bertujuan memetakan dan menganalisis tingkat kerawanan sebaran OPT. Zulkifli menyebutkan, salah satu keluaran penting dari kajian ini adalah rekomendasi bagi petani dan pemerintah dalam pengambilan kebijakan pembangunan perkebunan karet. “Rekomendasi ini diharapkan dapat mengurangi risiko kerugian ekonomi petani sekaligus menjaga keberlanjutan rantai pasok karet di Kalbar,” jelasnya.
Melalui pemetaan yang detail, langkah pengendalian dan pencegahan OPT dapat diarahkan tepat sasaran ke daerah-daerah paling rawan. Seminar yang digelar secara hybrid (luring dan daring) ini diikuti oleh berbagai pihak, termasuk BPTP Proteksi Pontianak, dinas perkebunan dari Kabupaten Sintang, Kapuas Hulu, dan Melawi, Tim Peneliti Universitas Tanjungpura, serta perwakilan Serikat Usaha Anggota Rakyat (SUAR) dan pejabat eselon III Disbunak Kalbar. Kehadiran multistakeholder ini diharapkan menyempurnakan hasil kajian dan memastikan rekomendasi dapat diimplementasikan di lapangan.
Sumber : Infopublik
