Malinau,Lokal jawa– Pemerintah Kabupaten Malinau memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 dengan menggelar apel resmi di halaman Kantor Bupati Malinau, Senin (8/12/2025). Wakil Bupati Malinau, Jakaria, yang bertindak sebagai pembina apel, menegaskan bahwa Hakordia menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen kolektif dalam menolak segala bentuk korupsi.
Dalam amanatnya, Jakaria mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan integritas sebagai budaya kerja yang melekat dalam setiap aktivitas pembangunan. Ia menekankan bahwa korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan, merusak masa depan generasi muda, serta menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Melalui peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia ini, saya berharap semangat anti korupsi tidak berhenti sampai di sini, tetapi menjadi komitmen berkelanjutan dalam setiap langkah pembangunan Kabupaten Malinau,” ujarnya.
Dalam satu tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Malinau telah menjalankan berbagai program penguatan integritas dan pencegahan korupsi. Mulai dari sosialisasi anti korupsi di kecamatan, desa, hingga sekolah SMA/SMK, serta melibatkan tokoh adat dalam kampanye publik.
Pemkab juga mengadakan lomba mural bertema “Bersama Lawan Korupsi, Bersama Lindungi Malinau”, membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di perangkat daerah, membangun zona integritas, hingga menguatkan kanal pengaduan masyarakat untuk meningkatkan transparansi.
Jakaria menegaskan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tugas aparat penegak hukum. Seluruh lapisan masyarakat memiliki peran besar dalam mencegah praktik koruptif melalui pengawasan, edukasi, dan budaya kerja yang jujur.
Apel Hakordia diikuti jajaran ASN, perangkat daerah, tokoh masyarakat, serta unsur Forkopimda yang hadir sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan pencegahan korupsi.
Kegiatan berlangsung pada Senin, 8 Desember 2025, bertempat di halaman Kantor Bupati Malinau.
Pemkab Malinau memastikan komitmen ini berlanjut melalui program edukasi berkelanjutan, penguatan sistem pengendalian gratifikasi, serta peningkatan kanal pelaporan publik yang mudah diakses.
Sumeber : InfoPublik6
