LokalJawa – Sleman
Jajaran Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Daerah Istimewa Yogyakarta menegaskan komitmen memperkuat sinergi lintas sektor guna mendukung suksesnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya menuju Indonesia Emas 2045. Kolaborasi tersebut melibatkan unsur kepolisian, dinas kesehatan, serta instansi terkait di tingkat daerah.
Komitmen ini disampaikan dalam kegiatan evaluasi dan koordinasi yang berlangsung pada 12–16 Februari 2026 di Sleman. Forum tersebut menjadi ruang strategis untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan tepat sasaran, aman, dan berkelanjutan di seluruh wilayah DIY.Ratusan SPPG Aktif Layani Ribuan Anak
Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Region DIY, Harosno Budi Waluyo, menyampaikan bahwa dari 385 unit SPPG yang dipersiapkan di DIY, sebanyak 323 unit telah beroperasi dan melayani ribuan penerima manfaat.Menurutnya, setiap unit SPPG dibatasi maksimal melayani 3.000 anak. Kebijakan tersebut bertujuan menjaga mutu produksi dan distribusi makanan sekaligus meningkatkan pengawasan keamanan pangan. Ke depan, jumlah penerima manfaat per unit akan dikurangi seiring penambahan unit baru agar kualitas layanan semakin optimal.Langkah ini dinilai sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam membangun sistem pelayanan gizi yang profesional, terstandar, dan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.Standar Higiene dan Sanitasi Diperketat
Kepala Dinas Kesehatan DIY, dr. Gregorius Anung Trihadi, M.P.H., menekankan pentingnya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi bagi seluruh penyedia layanan MBG. Berdasarkan evaluasi internal, penerapan SOP dan standar higiene yang ketat mampu menekan kasus dugaan keracunan makanan.Ia menyebutkan bahwa pada 2025 tercatat 23 kasus dugaan keracunan, sementara hingga Februari 2026 turun menjadi tiga kasus. Hal ini menunjukkan standar higiene sanitasi yang baik sangat berpengaruh terhadap keamanan pangan bagi anak-anak penerima manfaat.
Pengawasan Terintegrasi dan Tata Kelola Transparan
Kolaborasi presisi ini juga merupakan tindak lanjut diskusi lintas sektor yang digagas unsur kepolisian bersama dinas kesehatan dan KPPG wilayah DIY–Jateng Selatan. Keterlibatan aparat penegak hukum diharapkan memperkuat pengawasan distribusi serta tata kelola program agar lebih transparan dan akuntabel.
Selain itu, Pemerintah Daerah DIY membentuk satuan tugas percepatan yang mendampingi pengelola SPPG dalam proses perizinan berbasis sistem OSS, termasuk pemenuhan dokumen higiene sanitasi yang masih menjadi tantangan di sejumlah daerah.
Menuju Model Percontohan Nasional
Dengan sinergi kuat antara KPPG, dinas kesehatan, dan aparat kepolisian, DIY optimistis pelaksanaan MBG dapat menjadi percontohan nasional dalam aspek ketepatan sasaran, kualitas gizi, dan keamanan pangan.
Program Makan Bergizi Gratis dipandang sebagai investasi jangka panjang pembangunan sumber daya manusia unggul. Ketahanan gizi anak menjadi fondasi penting untuk menyongsong satu abad kemerdekaan Indonesia pada 2045, dengan target peningkatan kualitas generasi penerus bangsa.
Melalui kolaborasi presisi dan penguatan standar pelayanan, SPPG DIY menegaskan komitmennya menghadirkan layanan gizi yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan bagi anak-anak di Daerah Istimewa Yogyakarta.
