LokalJawa.com, Denpasar — Monitoring dan Evaluasi (MONEV) terhadap produksi serta distribusi konten komunikasi publik menjadi langkah penting untuk menjamin pesan pemerintah tetap akuntabel, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Eling Wening Pangestu, akademisi dari Politeknik Negeri Lampung, dalam kegiatan Bimbingan Teknis Kebijakan Standardisasi Konten Program Prioritas Pemerintah yang digelar oleh Direktorat Informasi Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media, Kemkomdigi, di Denpasar, Bali, Rabu (29/10/2025).
Menurut Eling, MONEV bukan sekadar mengawasi produksi konten, melainkan memastikan arah komunikasi publik berbasis data dan capaian.
“MONEV diperlukan agar kinerja komunikasi bisa dipertanggungjawabkan, diperbaiki, dan memastikan konten yang bagus memiliki data bermakna,” jelasnya.
Struktur evaluasi dalam sistem MONEV dibangun berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK). Ada 10 kriteria untuk Produksi Konten dan 10 kriteria untuk Distribusi Konten, masing-masing memiliki indikator, bobot, dan nilai antara 1 hingga 4. Penilaian ini dapat disesuaikan dengan urgensi komunikasi di tiap instansi.
Untuk Produksi Konten, aspek yang dievaluasi mencakup:
-
Dampak konten, diukur dari tingkat interaksi publik;
-
Pemanfaatan multimedia sesuai prinsip Web Content Accessibility Guidelines (WCAG);
-
Bahasa sederhana untuk meningkatkan keterbacaan; dan
-
Verifikasi ganda untuk menjamin keabsahan pesan.
Sementara pada Distribusi Konten, aspek yang dinilai meliputi:
-
Jangkauan audiens (reach);
-
Kecepatan respons kanal maksimal 12 jam untuk memperoleh skor tertinggi;
-
Minimnya aduan publik negatif; serta
-
Aksesibilitas digital, agar konten dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat termasuk penyandang disabilitas.
Eling juga menegaskan pentingnya dokumentasi rutin dan lengkap sebagai bukti otentik dalam audit MONEV.
“Log, metadata, hingga screenshot adalah bukti penting untuk menghindari bias penilaian,” ujarnya.
Ia menambahkan, parameter MONEV bersifat fleksibel dan adaptif, sehingga bisa diterapkan sesuai konteks lokal instansi. Pendekatan berbasis data ini diharapkan memperkuat budaya kerja pemerintah yang tidak hanya kreatif, tetapi juga kredibel.
Dengan sistem MONEV yang terukur, komunikasi publik diharapkan mampu membangun kepercayaan masyarakat — menjadikan konten pemerintah bukan sekadar informatif, tetapi juga relevan dan berdampak langsung pada publik.
Sumber: Info Publik
