LokalJawa – Jakarta
Pemerintah pusat akan segera meresmikan Program Sekolah Rakyat, sebuah kebijakan unggulan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan menjamin akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah.
Program ini menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang tercatat dalam Desil 1 hingga 4 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sekolah Rakyat dirancang sebagai instrumen strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan yang terintegrasi dengan berbagai program kesejahteraan.
Selain pembelajaran formal, peserta Sekolah Rakyat juga terhubung dengan layanan negara lainnya, seperti makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan, jaminan kesehatan PBI-JK, penguatan ekonomi melalui Koperasi Desa Merah Putih, serta dukungan hunian layak bagi keluarga siswa.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan peluncuran Sekolah Rakyat pada Senin, 12 Januari 2026, di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Peresmian ini akan dihadiri jajaran Menteri Kabinet Merah Putih dan menjadi penanda dimulainya operasional sekolah rintisan secara nasional.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa tahap awal program ini telah berjalan di 166 lokasi di berbagai daerah. Kehadiran Sekolah Rakyat di wilayah-wilayah tersebut diharapkan mampu menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan dari layanan pendidikan yang layak.
Sebaran lokasi Sekolah Rakyat rintisan meliputi Pulau Jawa sebagai wilayah terbanyak, disusul Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bali-Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua. Saat ini, lebih dari 15 ribu siswa telah mengikuti pembelajaran yang didukung pemanfaatan teknologi digital.
Pemerintah menargetkan ekspansi Sekolah Rakyat hingga 500 titik pada tahun 2029. Seleksi siswa baru direncanakan mulai Februari 2026 untuk semua jenjang pendidikan dasar dan menengah, menyesuaikan dengan pembangunan gedung permanen yang mulai dilakukan tahun ini.
Sebanyak 104 gedung Sekolah Rakyat permanen akan dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan tersebar di hampir seluruh provinsi, termasuk wilayah 3T. Setiap unit sekolah dirancang berkapasitas sekitar 1.000 siswa dengan penerimaan sekitar 300 siswa baru per tahun.
Dengan proyeksi operasional sekitar 100 sekolah dalam waktu dekat, Kementerian Sosial memperkirakan daya tampung siswa baru mencapai 30 ribu orang per tahun. Jika digabung dengan unit yang telah berjalan, total peserta Sekolah Rakyat tahun ini diperkirakan mencapai 45 ribu siswa dan meningkat menjadi sekitar 60 ribu siswa pada 2027.
