LokalJawa – Sleman
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Daerah Istimewa Yogyakarta terus mematangkan rencana pembangunan Grha Pers Pancasila (GPP) melalui penyusunan naskah akademik. Upaya tersebut dibahas dalam Forum Group Discussion (FGD) yang digelar di Yayasan Asram Foundation, Sleman, Kamis (12/2/2026).
FGD dihadiri jajaran pengurus harian PWI DIY, Dewan Penasehat, Dewan Pakar, akademisi dari sejumlah perguruan tinggi, serta perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) DIY. Sejumlah tokoh akademik yang terlibat di antaranya Guru Besar Fakultas Hukum UGM Prof Dr Sudjito, Rektor UWM Prof Dr Edy Suandi Hamid MEc, Rektor Universitas Amikom Prof Dr Mohammad Suyanto, Rektor UST Prof Dr Pardimin, serta sejumlah pakar komunikasi dan praktisi pers.
Ketua PWI DIY, Drs Hudono SH, dalam sambutannya menegaskan bahwa penyusunan naskah akademik menjadi fondasi penting sebelum pembangunan fisik dilakukan. Menurutnya, GPP tidak sekadar gedung, melainkan pusat pengembangan gagasan dan praktik Pers Pancasila yang berlandaskan nilai-nilai kebangsaan.
Prof Sudjito menekankan bahwa naskah akademik harus memuat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis secara komprehensif. Ia menyampaikan, Yogyakarta memiliki legitimasi historis, kekuatan budaya, serta ekosistem akademik yang mendukung untuk menjadi pusat kajian dan inovasi Pers Pancasila.
“Grha Pers Pancasila harus menghadirkan praktik jurnalistik yang mencerminkan nilai Pancasila, baik dalam etika pemberitaan maupun tanggung jawab sosial pers,” ujarnya. Ia menambahkan, berbagai masukan dalam FGD akan disempurnakan dalam kajian akademik yang tengah disusunnya.
Dari sisi historis, Pemimpin Redaksi Kedaulatan Rakyat Dr Octo Lampito mengingatkan bahwa sejarah pers dan perjuangan bangsa saling terkait erat. Meski PWI lahir di Surakarta, Yogyakarta memiliki jejak kuat dalam sejarah pers nasional, termasuk keberadaan surat kabar Kedaulatan Rakyat sebagai salah satu yang tertua dan tetap terbit hingga kini.
Menurutnya, GPP dapat dikembangkan sebagai pusat pendidikan media, laboratorium jurnalistik, hingga destinasi edukasi sejarah pers. “Yogyakarta sebagai kota pelajar memiliki potensi besar untuk menjadikan GPP sebagai ruang pembelajaran dan penelitian Pers Pancasila,” katanya.
Sementara itu, Prof Edy Suandi Hamid menilai posisi DIY sebagai kota budaya dan pendidikan sangat strategis untuk mengembangkan pusat studi Pers Pancasila. Tradisi dialog publik yang terbuka dan kritis di Yogyakarta dinilai menjadi modal sosial penting dalam membangun ekosistem pers yang sehat.
Ia juga mengingatkan agar naskah akademik dilengkapi data pendukung, termasuk aspek legalitas dan administratif seperti kepemilikan lahan, guna memperkuat argumentasi pembangunan.
Pandangan serupa disampaikan anggota Dewan Pakar PWI DIY, Dra Esti Susilarti MPar. Ia menilai GPP berpotensi menjadi pusat literasi, dokumentasi, dan riset pers berbasis nilai kebangsaan, sekaligus mempertegas identitas Yogyakarta sebagai kota perjuangan dan pendidikan. Bahkan, ia mendorong agar konsep Pers Pancasila mendapat porsi lebih dalam kurikulum jurnalistik maupun materi Uji Kompetensi Wartawan (UKW).
Ketua PWI DIY Hudono menyampaikan bahwa hasil FGD akan segera ditindaklanjuti melalui audiensi dengan Ketua DPRD DIY guna membahas dukungan terhadap rencana pembangunan GPP.
Melalui penyusunan naskah akademik yang komprehensif, PWI DIY berharap Grha Pers Pancasila tidak hanya menjadi simbol fisik, tetapi juga pusat penguatan nilai Pancasila dalam praktik jurnalistik serta kontribusi nyata pers bagi persatuan bangsa.
