LUMAJANG, lokaljawa.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang menegaskan kembali mekanisme tata kelola Pos Lapangan Pronojiwo sebagai pusat komando penanganan darurat erupsi Gunung Semeru. Klarifikasi ini disampaikan untuk menjaga akurasi informasi publik dan memastikan seluruh pihak memahami alur kerja yang berlaku.
Kalaksa BPBD Lumajang, Isnugroho, menjelaskan bahwa seluruh operasional lapangan mengacu pada dua regulasi utama, yakni SK Bupati Lumajang Nomor 100.3.3.2/595/KEP/427.12/2025 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Erupsi Semeru 2025 dan SK Nomor 100.3.3.2/596/KEP/427.12/2025 tentang Komando Penanganan Darurat. Struktur ini menetapkan alur komando, pembagian tugas, dan pola koordinasi seluruh unsur terkait.
Pos Lapangan ditempatkan di Kecamatan Pronojiwo karena lokasinya paling dekat dengan wilayah terdampak. Keputusan ini memungkinkan pengendalian lebih cepat sekaligus memperpendek distribusi bantuan.
“Penempatan logistik di kantor kecamatan merupakan keputusan teknis untuk memperpendek jalur distribusi bantuan kepada warga di titik pengungsian maupun wilayah sekitar,” ujar Isnugroho, Kamis (27/11/2025).
Dalam struktur komando, kecamatan, Tim Reaksi Cepat (TRC), relawan, dan BPBD memiliki peran yang saling melengkapi. Camat Pronojiwo juga terlibat dalam jalur pengendalian distribusi logistik sebagai bagian dari mekanisme resmi yang ditetapkan bupati.
“Dengan pola ini, seluruh unsur tetap berada dalam satu alur komando sehingga langkah-langkah penanganan dapat dijalankan secara terpadu. BPBD juga memberikan penjelasan mengenai kontribusi relawan lokal yang sejak erupsi terjadi telah bergerak mendampingi masyarakat,” jelas Isnugroho.
BPBD menyebut relawan merupakan elemen vital dalam dukungan kemanusiaan. Untuk menjaga efektivitas koordinasi, relawan dihimpun melalui tautan pendaftaran khusus, dikelompokkan dalam satu kanal komunikasi, dan setiap aktivitas mereka dilaporkan dalam laporan situasi harian Pos Komando.
Terkait dinamika informasi publik mengenai penugasan relawan, Isnugroho menegaskan bahwa BPBD belum menerima laporan keluhan resmi.
“Seluruh relawan tetap menjalankan tugas sesuai arahan rencana operasi, sementara komunikasi lapangan berlangsung melalui kanal resmi,” tambahnya.
Pengelolaan logistik juga terus diperbarui sesuai kebutuhan warga, baik pengungsi di pos resmi maupun masyarakat yang mengungsi secara mandiri. Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD bertanggung jawab memastikan bantuan tersalurkan merata.
Isnugroho menekankan bahwa koordinasi antarunsur dilakukan sesuai jalur komando yang tercantum dalam SK Bupati. Setiap tim bekerja dalam koridor tugas masing-masing untuk menjaga keselarasan penanganan di lapangan.
Sebagai penutup, BPBD Lumajang mengimbau seluruh pihak mengedepankan komunikasi terbuka dan akurat. Informasi yang sesuai prosedur dianggap penting demi menjaga kondusivitas penanganan darurat Semeru dan memastikan setiap layanan kemanusiaan sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
Sumber : InfoPublik
