Sumbar, Lokal Jawa — Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) mendorong penguatan gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) agar benar-benar berdampak hingga ke tingkat nagari, kelurahan, dan desa. Seruan tersebut disampaikan Gubernur Sumbar, Mahyeldi, saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PKK Sumatera Barat 2025 di Auditorium Gubernuran, Padang, Senin (17/11/2025).
Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa keberhasilan program PKK tidak hanya bergantung pada level provinsi, tetapi ditentukan oleh solidnya gerakan di akar masyarakat.
“Kalau provinsi bergerak tapi nagari tidak, itu belum bisa kita sebut gerakan. Gerakan PKK harus hidup sampai ke akar masyarakat,” ujarnya dalam sambutan di hadapan peserta Rakerda, termasuk Kepala Dinas PMD Sumbar, Yozarwardi Usama Putra.
Ia mengingatkan bahwa PKK perlu peka terhadap isu keluarga, generasi muda, ketahanan sosial, hingga ekonomi rumah tangga. Karena itu, kolaborasi lintas perangkat daerah, terutama dengan Dinas Pendidikan, dianggap penting untuk memperkuat pembinaan keluarga secara menyeluruh.
Mahyeldi juga menyoroti bahwa ketahanan keluarga merupakan benteng utama dalam menghadapi persoalan sosial seperti penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, dan berbagai perilaku berisiko lainnya. Perda Ketahanan Keluarga disebut sebagai instrumen strategis untuk memperkuat lingkungan sosial di setiap nagari.
Dalam kesempatan itu, Gubernur menekankan pentingnya peran tokoh adat seperti niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, serta bundo kanduang. Kehadiran unsur adat dinilai vital dalam menjaga nilai sosial masyarakat Minangkabau. Ia memberikan contoh praktik baik di Nagari Bukik Surungan, Padang Panjang, yang rutin menggelar rapat bulanan bersama tokoh adat guna membahas isu-isu lokal. Pola seperti ini, menurutnya, akan dituangkan dalam Peraturan Gubernur yang sedang disusun.
Ia juga menyoroti sinergi Lembaga Kerapatan Adat Minangkabau (LKAM) dengan kepolisian melalui pendekatan Restorative Justice, yang memungkinkan penyelesaian persoalan sosial langsung di nagari tanpa harus menempuh proses hukum yang panjang.
Sementara itu, Ketua TP PKK Sumbar, Harneli Mahyeldi, menilai Rakerda ke-10 sebagai momentum penyatuan langkah PKK dari provinsi hingga nagari. Dengan tema “Rakerda sebagai Momentum Menyatukan Langkah dan Menyusun Strategi dalam Melaksanakan Gerakan PKK Menuju Indonesia Emas,” PKK diminta untuk adaptif dan inovatif menghadapi tantangan zaman.
Ia mendorong pengurus PKK menggali sumber pendanaan alternatif melalui kerja sama dan optimalisasi dana CSR, mengingat variasi kapasitas anggaran di daerah. Ia juga meminta pemerintah kabupaten/kota memberi perhatian pada pembiayaan PKK hingga tingkat kecamatan agar program dapat berjalan optimal.
Ketua Pelaksana, Mutmar Yeny Dalmis, melaporkan bahwa Rakerda kali ini menjadi forum konsolidasi antara TP PKK provinsi dan kabupaten/kota. Agenda mencakup evaluasi program, penyelarasan rencana kerja, penguatan kelembagaan, penetapan prioritas, hingga penyusunan rekomendasi tindak lanjut.
Rakerda PKK Sumbar 2025 diikuti sekitar 200 peserta yang terdiri atas pengurus provinsi dan kabupaten/kota, ketua pokja, staf ahli, narasumber, serta tamu undangan lainnya, termasuk Staf Ahli TP-PKK Sumbar, Dianita Maulin Vasko.
Sumber : infopublik
