Lokaljawa, JAKARTA — Kementerian Sosial RI bekerja sama dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI untuk mempercepat digitalisasi pengelolaan Sekolah Rakyat, program pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Kerja sama ini mencakup penguatan sistem administrasi digital dan transaksi keuangan berbasis cashless.
Dalam sinergi ini, BNI menghadirkan berbagai inovasi seperti sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) digital, kartu pintar siswa, absensi elektronik, hingga Learning Management System (LMS). BNI juga menyiapkan sistem keuangan yang mencakup penyaluran dana Kemensos, payroll guru, serta transaksi mitra seperti katering dan laundry yang seluruhnya terintegrasi lewat QRIS dan BNIdirect.
“Dengan digitalisasi, pengelolaan Sekolah Rakyat akan lebih modern, efisien, dan transparan. Kita bisa pantau absensi, gizi, hingga keuangan secara real-time,” ungkap Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat bertemu jajaran BNI di Kantor Kemensos, Jakarta, Jumat (4/7/2025).
Rencananya, setiap sekolah rakyat akan dilengkapi kartu identitas digital untuk siswa dan pegawai, alat presensi makan dan ibadah, serta aplikasi Smart School yang memuat jurnal kelas, tagihan digital, kalender akademik, dan saldo siswa.
Gus Ipul menyebut sistem digital ini telah terbukti berhasil di lebih dari seribu sekolah dan pesantren. Ia berharap implementasi penuh bisa dilakukan sebelum tahun ajaran baru dimulai.
“14 Juli nanti masa orientasi dimulai. Gedung sudah siap, guru sudah ada, tinggal pasang sistem, kartu siswa, dan dashboard laporan,” jelasnya.
Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan berasrama jenjang SD hingga SMA, ditujukan bagi anak-anak dari keluarga desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Semua kebutuhan siswa, mulai dari seragam, makan, tempat tinggal, hingga perlengkapan sekolah, ditanggung penuh oleh pemerintah.
Program ini merupakan bagian dari strategi Kemensos dalam mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pengentasan kemiskinan melalui jalur pendidikan.
“Anak-anak ini datang dari keluarga yang penghasilannya hanya Rp35 ribu per hari. Ada yang tinggal di rumah kontrak kecil, bahkan di atas tanah milik orang lain,” tutur Gus Ipul.
Lewat Sekolah Rakyat, pemerintah ingin menghadirkan pendidikan yang bermartabat bagi mereka yang paling tertinggal—agar tumbuh sehat, cerdas, dan menjadi agen perubahan di masa depan.
Sumber: Kemensos
