BANDA ACEH, lokaljawa.com — Dampak bencana banjir dan longsor yang melanda Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat masih signifikan. Hingga Sabtu (27/12/2025), jumlah korban jiwa tercatat mencapai 1.138 orang, sementara 163 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Selain itu, sebanyak 449.846 jiwa terpaksa mengungsi akibat kerusakan permukiman serta keterbatasan akses di wilayah terdampak.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Abdul Muhari, menyampaikan bahwa proses pencarian dan pertolongan korban masih terus dilakukan meski intensitasnya mulai disesuaikan dengan kondisi lapangan.
“Di sejumlah kawasan permukiman, kemungkinan ditemukannya korban tambahan sudah semakin kecil. Namun, upaya pencarian tetap berjalan dan tidak dihentikan,” ujar Abdul Muhari saat memaparkan perkembangan penanganan pascabencana, Sabtu (27/12/2025).
BNPB mencatat, ratusan ribu warga terdampak saat ini mengungsi dengan dua pola utama. Sebagian tinggal di titik-titik pengungsian darurat seperti tenda sementara, sementara lainnya mengungsi secara mandiri di rumah keluarga atau kerabat.
Kondisi pengungsian tersebut menjadi perhatian serius pemerintah pusat dan daerah, seiring peralihan dari masa tanggap darurat menuju status transisi darurat di sejumlah wilayah terdampak. Abdul Muhari menjelaskan, saat ini 19 kabupaten dan kota telah menetapkan status transisi darurat, terdiri atas enam daerah di Aceh, enam daerah di Sumatra Utara, dan tujuh daerah di Sumatra Barat. Sementara itu, empat kabupaten dan kota lainnya masih dalam proses penetapan status.
Dalam rangka memastikan pemenuhan hak korban dan pengungsi, pemerintah daerah terus melakukan identifikasi serta pencocokan data korban berbasis by name by address dengan memanfaatkan data kependudukan. Pendataan ini menjadi dasar penetapan hak ahli waris korban, termasuk terkait hunian sementara, relokasi permukiman, hingga bantuan dan santunan lainnya.
“Seluruh proses dilakukan berjenjang dari tingkat desa hingga pusat agar bantuan tepat sasaran dan akuntabel,” jelas Abdul Muhari.
Meski fokus utama masih pada penanganan korban dan pengungsi, pemerintah mulai menyiapkan langkah awal rehabilitasi dan rekonstruksi seiring membaiknya akses logistik dan transportasi di beberapa wilayah terdampak. Pemerintah menegaskan bahwa kerja kemanusiaan tidak berhenti pada fase darurat, tetapi berlanjut hingga pemulihan sosial dan kehidupan masyarakat kembali normal.
“Kami tidak berhenti di akhir pekan maupun malam hari. Ini bukti keseriusan pemerintah bersama pemerintah daerah untuk mempercepat pemulihan di tiga provinsi terdampak,” tutup Abdul Muhari.
Sumber : Infopublik.id
