lokaljawa.com, Jakarta — Pemerintah memperkuat ekosistem perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia dengan menggandeng Kementerian Koperasi dan UKM dalam pembentukan koperasi pekerja migran. Langkah ini diinisiasi oleh Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) sebagai strategi ekonomi berkelanjutan bagi calon dan purna pekerja migran.
Kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani kedua kementerian. Kini, kesepakatan itu tengah disiapkan untuk ditingkatkan menjadi Perjanjian Kerja Sama (PKS) agar pelaksanaannya dapat berjalan lebih konkret di lapangan.
Menteri P2MI Mukhtarudin menegaskan pentingnya sinergi lintas kementerian untuk menjamin kesejahteraan pekerja migran pasca-penempatan.
“Koperasi menjadi instrumen penting dalam mengelola hasil kerja migran dan mendorong kemandirian ekonomi keluarga di daerah asal. Dengan dukungan Kementerian Koperasi, kita ingin koperasi pekerja migran menjadi wadah ekonomi berkelanjutan pasca-penempatan,” ujar Mukhtarudin di Kantor Kemenkop, Jakarta, Jumat (31/10/2025).
Mukhtarudin menambahkan bahwa kerja sama ini akan diperkuat melalui langkah operasional agar manfaatnya langsung dirasakan oleh pekerja migran dan keluarganya. Kebijakan tersebut juga sejalan dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yakni Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP), yang menargetkan 81 ribu unit koperasi di seluruh Indonesia.
Program KDKMP akan terhubung dengan 23 Balai Pelayanan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) sebagai pusat pelatihan, pendampingan, dan literasi keuangan bagi pekerja migran. Selain itu, KP2MI juga menjalin kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri melalui program Desa Migran Emas yang memperkuat peran pemerintah desa dalam melindungi dan memberdayakan warganya yang bekerja di luar negeri.
“Purna migran punya keunggulan kompetitif—mereka berpengalaman, terampil, dan menguasai bahasa. Kami ingin memastikan mereka pulang bukan hanya dengan uang, tapi juga dengan modal usaha dan jejaring ekonomi yang berkelanjutan,” jelas Mukhtarudin.
Senada, Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono menilai koperasi pekerja migran menjadi solusi bagi banyak purna migran yang kesulitan mengelola hasil kerja setelah kembali ke tanah air.
“Melalui koperasi, hasil kerja bisa dikembangkan menjadi usaha produktif dan berjangka panjang. Ini cara kita mengubah uang hasil kerja keras menjadi investasi masa depan,” ungkap Ferry.
Ferry juga menegaskan bahwa koperasi akan berperan sebagai pusat edukasi, pelatihan, dan pemberdayaan ekonomi desa, serta menjadi wadah bagi purna migran untuk berkontribusi pada kemajuan ekonomi lokal.
“Kami berharap para purna migran menjadi motor penggerak ekonomi desa. Mereka punya potensi besar untuk menjadi akselerator kemajuan daerah,” katanya.
Lebih jauh, sinergi KP2MI dan Kemenkop juga akan mendukung program nasional seperti Sekolah Rakyat dan Makan Bergizi Gratis, yang diintegrasikan ke dalam ekosistem koperasi desa untuk memperkuat ketahanan pangan dan pendidikan keluarga migran.
Pemerintah berharap kolaborasi ini dapat memastikan pekerja migran tidak hanya sukses di luar negeri, tetapi juga menjadi agen perubahan ketika kembali ke tanah air.
“Dengan koperasi, pekerja migran bukan sekadar tenaga kerja, tapi juga penggerak ekonomi desa,” tutup Mukhtarudin.
Sumber: Info Publik
