Sleman, 11 November 2025 , Lokaljawa— Pemerintah Kabupaten Sleman terus memperkuat upaya menekan angka kemiskinan dengan menata ulang strategi lintas sektor. Salah satu langkah strategisnya adalah revitalisasi kelembagaan Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) yang dilaksanakan melalui rapat koordinasi di rumah dinas Wakil Bupati Sleman, Selasa (11/11).
Rapat tersebut dihadiri Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, bersama TPK tingkat Padukuhan, Kalurahan, dan Kapanewon se-Kabupaten Sleman, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani program sosial dan ekonomi.
Dalam arahannya, Danang menekankan bahwa TPK memiliki peran sentral dalam memastikan program pengentasan kemiskinan berjalan efektif di tingkat akar rumput. Ia menyebut, revitalisasi kelembagaan ini menjadi langkah penting untuk memperkuat koordinasi, sinkronisasi, dan efektivitas data keluarga miskin.
“TPK bukan hanya pelaksana teknis, tapi garda depan yang memahami situasi warga di lapangan. Mereka perlu sinergi dan data yang valid agar program tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujar Danang.
Menurut data Dinas Sosial Sleman, angka kemiskinan di Sleman tahun 2024 mengalami penurunan 0,33 poin, sementara Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penurunan 0,06 poin. Meski capaian ini positif, Danang menegaskan perlunya langkah yang lebih terukur agar penurunan tersebut berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Program kemiskinan bukan soal bantuan tunai semata, tetapi bagaimana kita menyiapkan keluarga miskin agar berdaya secara ekonomi dan sosial,” tambahnya.
Sementara itu, Sarastomo Ari Saptoto, Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Sleman, menjelaskan bahwa Pemkab Sleman tengah memperluas program Sleman Pintar sebagai bagian dari strategi penanggulangan kemiskinan jangka panjang.
“Kami ingin memastikan pendidikan menjadi pintu keluar dari kemiskinan. Anak-anak dari keluarga kurang mampu harus tetap bisa bersekolah dan mendapat akses beasiswa,” ujarnya.
Selain melalui pendidikan, Pemkab juga menyiapkan pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas, seperti pelatihan keterampilan, pendampingan UMKM, dan penguatan ekonomi keluarga.
Rapat koordinasi tersebut diakhiri dengan komitmen bersama seluruh unsur TPK untuk memperbarui profil keluarga miskin di wilayahnya masing-masing, sehingga intervensi program dapat lebih tepat sasaran dan terukur.
“Revitalisasi ini bukan hanya tentang struktur kelembagaan, tapi tentang menata cara kerja baru yang lebih kolaboratif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tutup Danang.
